PA KOTA MADIUN IKUTI RAKOR PENGUATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PRIORITAS DIREKTIF PRESIDEN TA. 2026 SECARA DARING 

Sekretaris PA Kota Madiun Agus Widyanto, S.H.I. bersama Kasubbag PTIP Anita Nurhikma, S.H., M.Hum., Pranata Komputer Widi Tri Hananto, S.Kom. dan Operator Layanan Operasional Irkhamni selaku tim pengelola anggaran PA Kota Madiun mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 secara daring di Media Center PA Kota Madiun pada Senin, (15/12/2026).

Turut ikut bergabung mengikuti Rakor di Media Center PA Kota Madiun, Kepala Sub. Bagian Evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi Grace Maria S.IP., M.E. yamg merupakan Narasumber dalam Rakor, Kepala Sub. Bagian Analisa Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Mila Karima, S.E., M.M., Kepala Sub. Bagian Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Yovi Silfani, S.E., M.M., Perencana Ahli Muda Rina Alprini, S.Pt., Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Biro Perencanaan dan Organisasi Julhendri Nasparera S.E. Turut ikut serta pula Sekretaris PA Magetan, Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Madiun, Sekretaris Pengadilan Militer III- 13 Madiun berserta jajaran tim Kesekretariatan masing-maisng satker.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Renog BUA Mahkamah Agung RI ini dimulai pukul 13.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Renog Mahkamah Agung RI H. Sahwan, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Surat tersebut menekankan pentingnya penguatan dukungan pelaksanaan anggaran yang dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, namun tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, diperlukan pengalokasian anggaran yang terencana dengan baik melalui pembentukan Rincian Output (RO) khusus. RO tersebut dirancang untuk menampung kebutuhan pendanaan program-program prioritas nasional yang menjadi mandat Presiden, sehingga seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI diharapkan mampu menyesuaikan perencanaan kegiatan dan anggarannya secara selaras dan terintegrasi.

Dalam rakor ini, Biro Renog juga memaparkan kebijakan teknis terkait mekanisme pengusulan, penyesuaian, dan revisi anggaran Tahun Anggaran 2026, termasuk penjelasan mengenai penajaman indikator kinerja, kesesuaian antara output dan outcome, serta pentingnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Para peserta diberikan pemahaman mengenai arah kebijakan nasional serta peran strategis satuan kerja peradilan dalam mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah.

Selain itu, rakor juga menjadi forum diskusi dan koordinasi untuk menyamakan persepsi antar satuan kerja, khususnya dalam memahami regulasi terbaru di bidang perencanaan dan penganggaran. Peserta rakor diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat ditemukan solusi bersama yang konstruktif.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja peradilan, termasuk PA Kota Madiun, dapat mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan program kerja secara lebih terarah, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional Tahun Anggaran 2026. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar satuan kerja menjadi kunci dalam mendukung terwujudnya kebijakan strategis nasional di lingkungan peradilan.

PA Kota Madiun berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI serta meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan tata kelola organisasi secara berkelanjutan, guna mewujudkan pelayanan peradilan yang prima, profesional, dan berintegritas.