PERKUAT PENGAMANAN ASET NEGARA, PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN HADIRI MONEV PENYUSUNAN IGT DAN PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN BMN BERUPA TANAH LINGKUP KANWIL DJKN JAWA TIMUR 

Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun, Agus Widyanto, S.H.I., M.H., bersama Kasubbag Umum dan Keuangan, Titin Oktaviani, S.IAN., Teknisi Sarana dan Prasarana, Ilham Akbar, S.T., dan Penata Layanan Operasional, Abdul Aziz, S.Pd., menghadiri kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Penyusunan IGT serta Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur secara daring dari Media Center Pengadilan Agama Kota Madiun, pada Kamis (12/11/2026).

Kehadiran jajaran Pengadilan Agama Kota Madiun ini didasarkan pada Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun Nomor: UND-90/KNL.1006/2026 tanggal 11 November 2026. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Undangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor UND-110/WKN.10/2026 tanggal 9 November 2026 perihal Undangan dan Koordinasi Kehadiran Satuan Kerja pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Penyusunan IGT serta Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur.

Acara yang berlangsung secara daring mulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh sejumlah satuan kerja di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur yang menjadi target program sertipikasi BMN berupa tanah. Dalam pembahasan kegiatan, pensertipikatan BMN berupa tanah dinilai sebagai langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset negara sekaligus memperkuat pengamanan BMN secara administratif. Berbagai kendala di lapangan turut menjadi perhatian bersama, mulai dari ketidakjelasan batas bidang tanah, ketidaklengkapan dokumen perolehan, permasalahan pencatatan aset, hingga persoalan hukum yang memerlukan koordinasi intensif.

Melalui forum monitoring dan evaluasi tersebut, setiap satuan kerja didorong untuk mengidentifikasi permasalahan aset secara terarah, melengkapi dokumen pendukung, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait. Penyelesaian berbagai kendala tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran proses sertipikasi serta meningkatkan kualitas tata kelola BMN.

Selain pengamanan administrasi melalui penerbitan sertipikat, pengamanan fisik tanah juga menjadi poin penting yang mendapat sorotan. Satuan kerja selaku pengguna barang memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keberadaan dan kondisi fisik aset, antara lain melalui pemasangan tanda batas serta papan penanda kepemilikan tanah negara. Disamping itu, dokumen sertipikat yang masih berbentuk analog juga perlu mendapat perhatian khusus guna mendukung pengamanan dokumen aset secara berkelanjutan.

Selanjutnya, ditekankan pula pentingnya komitmen bersama dan sinergi lintas sektoral dalam menyelesaikan berbagai hambatan sertipikasi. Kompleksitas tantangan yang ada menuntut komunikasi yang efektif, kelengkapan data yang akurat, serta tindak lanjut yang terkoordinasi dengan baik antara pengelola barang, pengguna barang, dan instansi pertanahan. Kanwil DJKN Jawa Timur beserta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi demi mendukung percepatan sertipikasi BMN berupa tanah. Upaya strategis ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib administrasi, berkepastian hukum, dan terjaga secara fisik, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Pengadilan Agama Kota Madiun berkomitmen untuk terus mendukung penuh program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset negara demi mewujudkan optimalisasi pengamanan aset yang akuntabel dan berstandar hukum yang jelas.