PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN IKUTI SOSIALISASI PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENSIUN TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA 2026

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Kota Madiun, Rizky Martasari, S.Sos., bersama Pengolah Data dan Informasi, Roziqotul 'Aliyah, A.Md., mengikuti Kegiatan Penyelesaian Administrasi Pensiun Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2026 secara daring dari Media Center Pengadilan Agama Kota Madiun pada Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara daring pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Biro Administrasi Pejabat Negara Kementerian Sekretariat Negara RI.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dalam sambutan pembukaan sekaligus pembinaan, Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M.yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat, menertibkan, serta menyelaraskan alur administrasi usulan pensiun bagi para tenaga teknis di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dalam mempersiapkan transisi purna tugas para tenaga teknis. Hal ini sekaligus bertujuan untuk meminimalisir potensi kendala administratif di kemudian hari demi kelancaran proses pensiun.

Koordinasi terkait administrasi pensiun merupakan aspek krusial dalam manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan peradilan. Kegiatan ini menjadi landasan penting untuk memastikan setiap aparatur peradilan yang telah mengabdikan diri dapat menerima hak-haknya secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku. Melalui forum ini, Ditjen Badan Peradilan Agama menekankan pentingnya akurasi data kepegawaian, pemenuhan berkas digital tepat waktu, serta pemanfaatan aplikasi terintegrasi agar proses penetapan Surat Keputusan (SK) pensiun dapat terbit tanpa hambatan birokrasi.

Memasuki sesi pemaparan materi, berbagai aspek teknis terkait penyelesaian administrasi pensiun dibahas secara mendalam. Materi tersebut meliputi verifikasi data kepegawaian, kelengkapan dokumen persyaratan, serta jadwal dan tahapan pengajuan pensiun yang harus dipatuhi. Ditekankan pula pentingnya akurasi data dan kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung guna menjamin proses pensiun berjalan lancar. Pendekatan proaktif ini diharapkan dapat mempermudah para pegawai dalam mempersiapkan masa purna tugas mereka dengan lebih baik.

Narasumber dari Direktorat Status dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) memaparkan materi tentang prosedur penerbitan pertimbangan status kepegawaian, kedudukan kepegawaian, beserta penanganan permasalahannya. Pemaparan dilanjutkan dengan pembahasan prosedur penerbitan pertimbangan teknis serta penetapan pensiun PNS dan pejabat negara.

Sementara itu, narasumber dari Biro Administrasi Pejabat Negara Kementerian Sekretariat Negara RI mengupas tuntas materi mengenai prosedur penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian ASN dan pejabat negara beserta dinamika permasalahannya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Kota Madiun mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menjamin pemenuhan hak-hak aparatur secara transparan, tertib, dan akuntabel. Bagi para tenaga teknis yang akan memasuki masa purna tugas, informasi yang diperoleh akan memberikan kepastian dan kemudahan dalam mengurus hak-hak mereka.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya kepada masyarakat pencari keadilan tetapi juga kepada seluruh jajaran pegawainya dari awal hingga akhir masa pengabdian. Pengadilan Agama Kota Madiun akan terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam setiap aspek manajemen kepegawaian.

Keikutsertaan dalam kegiatan koordinasi ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparatur peradilan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kota Madiun senantiasa berupaya menjadi lembaga peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas tinggi demi pelayanan prima kepada seluruh elemen, baik internal maupun eksternal, sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI.