PA KOTA MADIUN MENGIKUTI RAPAT DINAS DI LINGKUNGAN PTA SURABAYA SECARA DARING, USULAN ANGKA DASAR (BASELINE) TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PENDAFTARAN PPPK TAHAP 2

Kasubbag Umum dan Keuangan Juminem, S.H., M.Hum.  bersama Kasubbag Kepegawaian Ortala Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H., Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Anita Nurhikma, S.H.,M.Hum., Bendahara Pengeluaran Widi Tri Hananto, S.Kom. dan staf pengelola anggaran serta PPNPN PA Kota Madiun mengikuti rapat dinas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya secara daring di Media Center PA Kota Madiun pada Jum’at, (13/12/2024).

Rapat dinas yang diselenggarakan oleh PTA Surabaya ini berlangsung secara daring pukul 09.30 WIB dipimpin oleh Sekretaris PTA Surabaya Dr. Naffi, S.Ag., M.H. yang didampingi oleh Kabag Umum dan Keuangan Rusmin Rapi, S.T,. S.H., M.H.  dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. serta diikuti oleh Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Ortala serta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Adapun agenda dalam rapat dinas hari ini terkait Usulan Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2026, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 serta hal-hal penting lainnya.

Dalam pembahasan Usulan Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2026 ini menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4455/SEK/RA1.6/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, perihal Usulan Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2026 bahwa sehubungan dengan akan disusunnya Rencana Kebutuhan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun Anggaran 2026, maka Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia diminta untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran tahun 2026 melalui aplikasi e-IPLANS paling lambat 20 Desember 2024 sesuai mekanisme yang telah ditentukan.  Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran tersebut diantaranya: pada DIPA 01  Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, yang meliputi: Mekanisme pengusulan rencana kebutuhan anggaran; Pengisian rencana kebutuhan anggaran (belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja modal); Data  dukung usulan rencana kebutuhan anggaran (belanja pegawai, belanja barang operasionalbelanja barang non operasional TOR dan RAB, belanja modal). Sedangkan pada DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, meliputi: Mekanisme pengusulan rencana kebutuhan anggaran; Rencana Kebutuhan Anggaran (pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, pos bantuan hukum, layanan sidang terpadu, penyelesaian administrasi perkara jinayah, penyelesaian perkara itsbat nikah bagi WNI di Luar Negeri, layanan mediasi melalui mediator Eksternal di Pengadilan, pembinaan dan pengawasan layanan peradilan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis kepaniteraan pengadilan agama (sumber dana PNBP)).

Diselenggarakannya rapat dinas terkait Usulan Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah penting yang diadakan oleh  PTA Surabaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada di pengadilan. Penyusunan Baseline Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat membantu Pengadilan Agama di Lingkungan PTA Surabaya dalam menyusun serta merencanakan program serta anggaran agar lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan  kualitas dan kapasitas dalam memberikan pelayan prima kepada para pencari keadilan.

Selanjutnya dalam agenda rapat dinas ini  disampaikan beberapa pengarahan terkait pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Agung Tahap 2 bagi PPNPN di Lingkungan PTA Surabaya oleh Sekretaris PTA Surabaya Dr. Naffi, S.Ag., M.H. y dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.