HAK ATAS BIAYA PERKARA SECARA CUMA-CUMA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1  Tahun 2014  tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Untuk lebih lengkapnya dapat anda download melalui link dibawah ini :

• PERMA NO 1 TAHUN 2014

BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama KOTA Madiun
2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
   • Materai
   • Biaya Pemanggilan para Pihak
   • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
   • Biaya Sita Jaminan
   • Biaya Pemeriksaan Setempat
   • Biaya Saksi/Ahli
   • Biaya Eksekusi
   • Alat Tulis Kantor (ATK)
   • Penggandaaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
   • Penggandaan salinan putusan
   • Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
   • Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
   • Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai
3. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya
4. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama